Banyak pemilik perusahaan angkutan logistik, ekspedisi, trucking, hingga freight forwarding masih memiliki pertanyaan yang sama ketika pertama kali menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
“Berapa sebenarnya tarif PPN perusahaan logistik?”
Jenis Jasa Logistik yang Menggunakan PPN 1,1%
| Jenis Jasa | PPN | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Jasa Pengiriman Paket | 1,1% | PMK 11 Tahun 2025 |
| Jasa Freight Forwarding | 1,1% | PMK 11 Tahun 2025 |
Besaran PPN 1,1% tersebut merupakan PPN Besaran Tertentu, yaitu sebesar 10% × 11/12 × tarif PPN, sehingga menghasilkan tarif efektif 1,1% dari jumlah yang ditagih.
Contoh Menghitung PPN Freight Forwarding
Misalkan PT Maju Logistik Indonesia memberikan jasa freight forwarding kepada pelanggan dengan nilai tagihan sebesar Rp100.000.000.
| Nilai Jasa | Rp100.000.000 |
| PPN 1,1% | Rp1.100.000 |
| Total Invoice | Rp101.100.000 |
Dengan demikian, pelanggan membayar total sebesar Rp101.100.000. Perhitungan ini berlaku untuk jasa freight forwarding yang memenuhi ketentuan PPN Besaran Tertentu dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Mengapa PPN Jasa Freight Forwarding dan Pengiriman Paket Menjadi 1,1%?
Setelah mengetahui bahwa PPN atas jasa freight forwarding dan jasa pengiriman paket dapat sebesar 1,1% dari jumlah yang ditagih, banyak pelaku usaha kemudian bertanya:
“Mengapa bukan 12% seperti tarif PPN pada umumnya?”
Jawabannya karena pemerintah memberikan mekanisme khusus berupa PPN Besaran Tertentu untuk jenis jasa tertentu.
Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan mengenai pengenaan PPN atas jasa pengiriman paket dan jasa freight forwarding.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pengusaha yang memenuhi persyaratan tidak lagi menghitung PPN menggunakan mekanisme umum, melainkan menggunakan PPN Besaran Tertentu sehingga besarnya PPN yang dipungut kepada pelanggan menjadi 1,1% dari jumlah yang ditagih.
Perlu dipahami bahwa tarif PPN secara umum tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Angka 1,1% bukan merupakan tarif PPN baru, melainkan besaran PPN yang dipungut berdasarkan mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Contoh Menghitung PPN 1,1%
Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana.
PT Maju Freight Indonesia memberikan jasa freight forwarding kepada PT ABC dengan nilai tagihan sebesar Rp100.000.000.
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Nilai Jasa | Rp100.000.000 |
| PPN Besaran Tertentu 1,1% | Rp1.100.000 |
| Total Tagihan | Rp101.100.000 |
Dengan demikian, pelanggan membayar total sebesar Rp101.100.000.
Besarnya PPN yang dipungut bukan Rp12.000.000 sebagaimana mekanisme umum, tetapi sebesar Rp1.100.000 karena transaksi tersebut memenuhi ketentuan PPN Besaran Tertentu.
Contoh Kedua
PT Cepat Kirim Indonesia menerima order pengiriman paket dari perusahaan marketplace dengan nilai tagihan sebesar Rp25.000.000.
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Nilai Tagihan | Rp25.000.000 |
| PPN Besaran Tertentu 1,1% | Rp275.000 |
| Total Invoice | Rp25.275.000 |
Dari contoh tersebut terlihat bahwa cara menghitung PPN menjadi jauh lebih sederhana karena perusahaan cukup menghitung sebesar 1,1% dari jumlah yang ditagih, sepanjang transaksi memenuhi ketentuan PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Jenis Jasa yang Dapat Menggunakan PPN 1,1%
Berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025, mekanisme PPN Besaran Tertentu sebesar 1,1% berlaku untuk:
| Jenis Jasa | Dapat Menggunakan PPN 1,1% |
|---|---|
| Jasa Pengiriman Paket | Ya |
| Jasa Freight Forwarding | Ya |
Namun demikian, penggunaan PPN Besaran Tertentu tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk seluruh perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Perusahaan harus memastikan bahwa jasa yang diberikan memang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Bagaimana dengan Usaha Logistik Lainnya?
Masih banyak pelaku usaha yang mengira seluruh perusahaan logistik dapat menggunakan PPN sebesar 1,1%.
Anggapan tersebut kurang tepat.
Misalnya perusahaan yang hanya bergerak di bidang:
- penyewaan gudang (warehouse);
- penyewaan kendaraan;
- jasa bongkar muat tertentu;
- trucking atau angkutan barang yang tidak termasuk ruang lingkup PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Perusahaan-perusahaan tersebut harus terlebih dahulu menganalisis karakteristik jasa yang diberikan sebelum menentukan perlakuan PPN yang digunakan.
Tips: Jangan hanya mengikuti tarif yang digunakan oleh perusahaan logistik lain. Pastikan terlebih dahulu jenis jasa yang diberikan, karena kesalahan dalam menentukan perlakuan PPN dapat berdampak pada penerbitan Faktur Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, hingga potensi koreksi saat pemeriksaan pajak.
