Sejak terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2026, banyak pelaku usaha bertanya-tanya apakah CV dan PT masih dapat menggunakan fasilitas PPh Final UMKM 0,5%. Pertanyaan ini muncul karena aturan baru tersebut membawa perubahan besar terhadap siapa saja yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan UMKM.
Jika sebelumnya CV dan PT dapat memanfaatkan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet, kini pemerintah memperketat ketentuan tersebut dan mengarahkan lebih banyak badan usaha untuk menggunakan sistem perpajakan normal.
Lalu, apakah benar CV dan PT tidak lagi berhak menggunakan tarif UMKM 0,5%? Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu Tarif UMKM 0,5%?
Tarif UMKM 0,5% merupakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final yang dikenakan berdasarkan omzet atau peredaran bruto usaha.
Keuntungan utama fasilitas ini adalah:
- Perhitungan pajak lebih sederhana.
- Tidak perlu menghitung laba fiskal.
- Administrasi perpajakan lebih mudah.
- Cocok untuk usaha kecil dan menengah.
Tarif ini selama bertahun-tahun menjadi pilihan utama banyak pelaku usaha karena pajak dihitung langsung dari omzet tanpa memperhatikan laba atau rugi usaha.
Bagaimana Ketentuan Sebelum PP 20 Tahun 2026?
Sebelum PP 20 Tahun 2026 berlaku, fasilitas PPh Final UMKM dapat digunakan oleh berbagai bentuk usaha, antara lain:
- Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Koperasi.
- CV.
- Firma.
- Perseroan Terbatas (PT).
- Perseroan Perorangan.
- BUMDes tertentu.
Selama omzet tidak melebihi batas yang ditentukan, badan usaha tersebut dapat menggunakan tarif final 0,5%.
Apakah CV Masih Bisa Menggunakan Tarif UMKM 0,5%?
Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, CV tidak lagi menjadi peserta baru dalam skema PPh Final UMKM 0,5%.
Artinya, apabila Anda mendirikan CV setelah berlakunya ketentuan baru, CV tersebut tidak dapat memilih menggunakan tarif final UMKM.
CV wajib menggunakan rezim perpajakan normal yang menghitung pajak berdasarkan laba fiskal.
Namun terdapat ketentuan transisi bagi CV yang sebelumnya sudah menggunakan fasilitas UMKM. Mereka masih dapat melanjutkan penggunaan fasilitas sampai masa haknya berakhir sesuai ketentuan transisi yang berlaku.
Contoh Kasus CV
Misalnya sebuah CV memiliki omzet Rp1,5 miliar per tahun.
Sebelum PP 20 Tahun 2026:
- Pajak = 0,5% × Rp1,5 miliar
- PPh Terutang = Rp7.500.000
Setelah masuk rezim normal, pajak tidak lagi dihitung berdasarkan omzet melainkan berdasarkan laba bersih fiskal perusahaan.
Apakah PT Masih Bisa Menggunakan Tarif UMKM 0,5%?
Jawaban singkatnya adalah tidak.
PP 20 Tahun 2026 mengeluarkan PT dari rezim PPh Final UMKM bagi peserta baru.
Dengan demikian, PT yang didirikan setelah berlakunya aturan tersebut tidak memiliki pilihan menggunakan tarif final 0,5%.
Sejak awal berdiri, PT wajib menggunakan sistem perpajakan normal sebagaimana badan usaha pada umumnya.
Konsekuensi bagi PT
- Wajib menyelenggarakan pembukuan.
- Menghitung laba fiskal.
- Melakukan koreksi fiskal bila diperlukan.
- Menyusun laporan keuangan yang memadai.
- Menghitung PPh Badan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengapa CV dan PT Dikeluarkan dari Rezim UMKM?
Pemerintah memiliki beberapa alasan utama:
- Meningkatkan keadilan perpajakan.
- Mencegah penyalahgunaan fasilitas UMKM.
- Mendorong badan usaha menerapkan pembukuan yang lebih baik.
- Memperluas basis pajak nasional.
- Menyesuaikan praktik perpajakan dengan standar internasional.
Pemerintah menilai bahwa badan usaha berbentuk CV dan PT umumnya sudah memiliki kapasitas administrasi yang cukup untuk menggunakan sistem perpajakan normal.
Siapa yang Masih Berhak Menggunakan Tarif UMKM 0,5%?
Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, fasilitas tarif final 0,5% masih dapat digunakan oleh:
- Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat.
- Koperasi.
Bagi wajib pajak yang masih menggunakan fasilitas tersebut, penting untuk memastikan telah memiliki dokumen pendukung yang sesuai. Anda dapat membaca panduan Cara Mengajukan Surat Keterangan PPh Final UMKM PP 55 di Coretax.
Bagaimana dengan CV dan PT yang Sudah Menggunakan Tarif 0,5%?
CV dan PT yang telah menggunakan fasilitas sebelum PP 20 Tahun 2026 berlaku tidak serta merta kehilangan haknya pada hari pertama aturan diterapkan.
Pemerintah memberikan masa transisi bagi wajib pajak tertentu yang masih berada dalam periode fasilitas sebelumnya.
Namun setelah masa transisi berakhir, wajib pajak tersebut harus berpindah ke rezim perpajakan normal.
Apa yang Harus Dilakukan Pemilik CV dan PT?
Jika Anda memiliki CV atau PT, ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan:
- Menyusun pembukuan yang lebih lengkap.
- Menggunakan software akuntansi yang memadai.
- Memisahkan keuangan pribadi dan usaha.
- Menyiapkan laporan keuangan secara rutin.
- Memastikan seluruh kewajiban pajak dilaporkan tepat waktu.
Selain itu, Anda juga perlu memahami sistem administrasi perpajakan terbaru melalui Coretax DJP. Simak panduannya pada artikel Panduan Lengkap Coretax DJP.
Kesimpulan
Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, CV dan PT tidak lagi menjadi peserta baru yang berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%.
Pemerintah mengarahkan kedua bentuk badan usaha tersebut untuk menggunakan sistem perpajakan normal yang berbasis laba fiskal dan pembukuan yang lebih akuntabel.
Sementara itu, fasilitas tarif UMKM 0,5% masih dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat, dan koperasi.
Bagi pemilik CV maupun PT, perubahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pembukuan dan kepatuhan perpajakan agar dapat beradaptasi dengan sistem perpajakan yang baru.
FAQ
Apakah CV masih bisa menggunakan PPh Final 0,5%?
Tidak untuk peserta baru. CV lama hanya dapat menggunakan fasilitas selama masa transisi yang diberikan pemerintah.
Apakah PT masih bisa menggunakan tarif UMKM 0,5%?
Tidak. PT baru wajib menggunakan rezim perpajakan normal.
Siapa yang masih bisa menggunakan tarif UMKM 0,5%?
Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat, dan koperasi.
Mengapa pemerintah menghapus fasilitas bagi CV dan PT?
Untuk meningkatkan keadilan perpajakan, memperluas basis pajak, dan mendorong pembukuan yang lebih baik.
